Tapi tahukah Anda, apa sebenarnya ‘kabinet bayangan’ itu? Apakah kabinet bayangan semata-mata berarti ‘kabinet yang membayangi pemerintah yang berkuasa’?

Menurut pengertian yang dikenal dalam ilmu politik, kabinet bayangan adalah struktur yang terdapat dalam sistem parlementer, yang terdiri dari anggota-anggota parlemen dari partai (atau koalisi partai) oposisi. Tugas utama struktur ini adalah mengawasi kinerja pemerintah yang dibentuk oleh partai (atau koalisi partai) dominan di parlemen. Mereka yang berada dalam struktur ini memang secara formal bertugas untuk membayangi setiap langkah kebijakan kabinet yang berkuasa. Itulah sebabnya mereka disebut kabinet bayangan.

Untuk memahami makna kabinet bayangan ini lebih jauh, kita perlu pula mengetahui makna dan perbedaan dua sistem pemerintahan, yakni sistem presidensil dan sistem parlementer. Kedua sistem pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan cara pengorganisasian lembaga eksekutif dan legislatif. Di bawah ini akan kita simak beberapa pengertian ringkas, namun pada intinya dalam sistem parlementer eksekutif dipilih dari, dan bertanggung-jawab kepada, parlemen. Sedang dalam sistem presidensiil, eksekutif memiliki mandat terpisah dari parlemen, dan karenanya eksekutif tidak bertanggung-jawab pada parlemen, melainkan kepada kepala negara (presiden) yang sekaligus adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet.

Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat beberapa aspek yang membedakan kedua sistem pemerintahan itu. Aspek-aspek tersebut adalah hubungan kelembagaan, pola rekrutmen, serta pola pengawasan dan pertanggung-jawaban. Tabel berikut ini barangkali bisa memudahkan.

Di antara kedua sistem yang sangat berbeda itu, tentu selalu ada sistem gabungan yang mengambil sebagian mekanisme presidensialisme, dan sebagian mekanisme parlementarianism. Jerman adalah contoh negara yang menerapkan semi-parlementarianisme, dimana pimpinan eksekutif dipilih dari kekuatan mayoritas di parlemen (jadi seperti sistem parlementer) namun ia menyusun kabinet sendiri dengan anggota yang tak harus dari dalam parlemen. Ia bertanggung-jawab kepada parlemen, namun tak bisa begitu saja diberhentikan oleh parlemen. Pimpinan eksekutif ini memegang kekuasaan pemerintahan, yang terpisah dari kekuasaan kepala negara yang berada di tangan presiden.

Sistem gabungan lain dapat ditemui di Prancis, dimana presiden dan anggota parlemen dipilih secara terpisah (jadi menerapkan mekanisme presidensiil). Namun presiden hanya menduduki jabatan kepala negara. Dia lah yang kemudian akan mengangkat perdana menteri selaku kepala pemerintahan, serta mengangkat para menteri anggota kabinet. Parlemen tidak bisa memberhentikan presiden, namun bisa membubarkan kabinet dan memberhentikan perdana menteri. Sementara itu presiden bisa membubarkan dewan perwakilan rakyat, namun tidak bisa membubarkan senat.

Di manakah Indonesia berada? Indonesia pernah menerapkan sistem gabungan dimana presiden dipilih oleh MPR, namun kabinet diangkat dan bertanggung-jawab kepada presiden. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mencoba untuk menerapkan sistem presidensiil secara murni, dimana kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki mandat terpisah sebab masing-masing dipilih secara langsung. Dalam sistem presidensiil murni ini, yang berjalan seharusnya adalah mekanisme checks-and-balances dan bukannya mekanisme pemerintah-oposisi.

Kabinet Indonesia sama-sekali tak bertanggung jawab kepada parlemen. Demikian pula, dalam parlemen Indonesia tak dikenal adanya kelompok partai berkuasa dan kelompok partai oposisi. Kendati SBY menjadi presiden dengan tiket dari Partai Demokrat, dan JK dengan tiket Partai Golkar, keduanya direkrut dalam pola yang sama sekali ekstra-parlementer sehingga Partai Demokrat dan Partai Golkar di DPR tak bisa disebut sebagai partai penguasa. Dengan cara berpikir yang sama pula, PDI-P yang calonnya (Megawati) kalah dalam Pilpres 2004, sama sekali tak perlu (dan tak dimungkinkan) menjadi kekuatan oposisi di parlemen.

Karena berada dalam sebuah sistem presidensiil, pemerintahan Indonesia tak memerlukan suatu kabinet bayangan di parlemen. Kabinet yang menjalankan pemerintahan sepenuhnya bertanggung-jawab kepada presiden, dan tak perlu dipangaruhi oleh konstelasi politik di DPR. Sekali lagi, mereka yang duduk di parlemen memiliki mandat kekuasaan yang terpisah dari mereka yang berada di kursi kepresidenan. Dengan ini menjadi sangat jelaslah bahwa terminologi ‘kabinet bayangan’ di dalam DPR sebagaimana dicetuskan beberapa ‘politisi muda’ itu sangat melenceng. Barangkali penggunaan frase ‘kabinet bayangan’ secara tidak tepat itu adalah bagian dari plesetan semantik dalam politik Indonesia seperti yang pernah saya tulis di sini.

Tentu saja adalah hak sesiapapun (termasuk anggota DPR RI) untuk mengekspresikan gagasan. Namun penting diingat, para politisi partai ini juga mengemban tugas pendidikan politik pada masyarakat. Tugas pendidikan politik ini menuntut kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menggunakan istilah-istilah politik.

Jadi jika Anda politisi, cobalah untuk lebih cermat dalam menggunakan termonologi politik. Cobalah hindari penggunaan istilah yang asal-asalan. Meski istilah yang Anda pakai mungkin tersimak hebat dan gagah, bukankah cukup memalukan kalau ternyata istilah itu digunakan tidak pada tempatnya?